Apa Itu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

BaruTau.Com - Nomor Poko Wajib Pajak atau biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (menurut ).

 

Adapun NPWP tersebut memiliki fungsi, antara lain:

1.     Sarana dalam administrasi perpajakan.

2.     Tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

3.     Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

4.     Menajaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

 

Untuk mendapatkan atau mendaftar NPWP ini, kita sebagai Calon Wajib Pajak dapat melalui:

1.     Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/tempat kegiatan usaha.

2.     Kirim pos yaitu dengan mengirimkan formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan ke KPP/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/tempat kegiatan usaha.

3.     Daftar online yaitu melalui laman e-registrastion Direktorat Jenderal Pajak pada link disini dan mengunggah dokumen yang disyaratkan.

 

Sedangkan untuk persyaratan dalam pengajuan pembuatan NPWP ini terbbagi atas 2 kategori, yaitu:

1.     Bagi calon Wajib Pajak sebagai Karyawan (Pekerja).

o    Bagi Warga Negara Indonesia (WNI)

§  Fotocopy KTP

o    Bagi Warga Negara Asing (WNA).

§  Fotocopy Paspor; dan

§  Fotocopy Kartu Izin Tinggal Sementara/Tidak Tetap/Terbatas (KITAS); atau

§  Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

2.     Bagi calon Wajib Pajak yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas

o    Dokumen Identitas diri (KTP)

o    Dokumen yang menunjukkan tempat dan kegiatan usaha:

§  Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan jenis dan tempat/lokasi kegiatan usaha; atau

§  Keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang merupakan mitra usaha Wajib Pajak.

 

Khusus bagi wanita yang telah menikah dan hidup terpisah dari suami, dan berdasarkan keputusan hakim, maka dibutuhkan persyaratan tambahan, sebagai berikut:

1.     Dokumen identitas diri (KTP)

2.     Dokumen yang menyatakan hubungan perkawinan.

3.     Dokumen yang menyatakan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan istri dilakukan secara terpisah dari suami.

4.     Apabila melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas maka dibutuhkan :

o    Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan jenis dan tempat/lokasi kegiatan usaha; atau

o    Keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang merupakan mitra usaha Wajib Pajak.

 

Namun pada dasarnya pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wanita kawin dapat tergabung dengan suami, jadi Calon Wajib Pajak wanita yang telah menikah tidak perlu mendaftarkan NPWP lagi (kecuali pisah harta).